PAYAKUMBUH — Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Putri Maharaja kembali menegaskan eksistensinya sebagai lembaga pendidikan tinggi hukum yang kompetitif di wilayah Sumatera. Bertepatan dengan peringatan Dies Natalis ke-12 , institusi ini sukses menyelenggarakan Rapat Senat Terbuka Wisuda Sarjana Hukum Angkatan Ke-8 Tahun Akademik 2025/2026 di Hotel Mangkuto Syariah, Payakumbuh, Sabtu (25/7/2026).

Pada masa wisuda ini, STIH Putri Maharaja secara resmi melantik dan meluluskan 68 lulusan Program Studi Ilmu Hukum yang berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH). Momentum ini menjadikan tolok ukur penting berhentinya proses akademik kampus yang berdiri sejak 18 Juli 2014 tersebut.

Perjalanan Institusi dan Filosofi Penamaan

Ketua STIH Putri Maharaja, Dr. Eviandi Ibrahim , dalam kaji simpul Berbagainya yang didampingi oleh Ketua Syarikat Islam (SI) Bukittinggi, Rismaidi Tuangku Bagindo , menyampaikan refleksi atas perjalanan institusi yang kini genap berusia 12 tahun.

“STIH Putri Maharaja Didirikan pada 18 Juli 2014. Hari ini merupakan momen bersejarah karena kami memperingati Dies Natalis ke-12 sekaligus menyelenggarakan wisuda angkatan ke-8,” papar Dr. Eviandi di sela-sela acara.

Dalam kesempatan tersebut, Dr. Eviandi turut memaparkan nilai filosofis di balik nomenklatur "Putri Maharaja". Yayasan Pendidikan Putri Maharaja didirikan atas inspirasi internal keluarga besarnya—terdiri dari dua putra dan dua putri yang dimaknai sebagai maharaja —yang kemudian diabadikan sebagai landasan dan identitas kelembagaan.

Demografi Mahasiswa dan Perluasan Jejaring Akademik

Di tengah tantangan dinamika penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi swasta (PTS) secara nasional, STIH Putri Maharaja justru mencatatkan tren pertumbuhan yang positif. Jangkauan geografis pelajar aktif tidak hanya mencakup wilayah Sumatera Barat, tetapi juga meluas ke berbagai daerah lintas provinsi, seperti:

• Provinsi Riau (wilayah daratan dan kepulauan)


• Provinsi Jambi (khususnya wilayah Muaro Bungo)


• Kabupaten Kepulauan Mentawai

Hingga Tahun Akademik 2025/2026, STIH Putri Maharaja telah meluluskan hampir 700 alumni yang tersebar di berbagai sektor profesi hukum, serta mengelola populasi mahasiswa aktif yang mendekati angka 500 mahasiswa . Demografi capaian ini mengonfirmasi kepercayaan publik yang kian menguat terhadap kualitas kurikulum dan tatakelola pembelajaran di STIH Putri Maharaja.

Pengejawantahan Tridharma: Program Inklusi Pendidikan dan Beasiswa

Sebagai bagian dari implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya fungsi pengabdian dan kepedulian sosial, STIH Putri Maharaja menerapkan kebijakan pendidikan inklusif untuk menjamin aksesibilitas pendidikan tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kebijakan strategi tersebut diwujudkan melalui:

1. Skema Biaya Pendidikan Fleksibel: Penyesuaian besaran kontribusi pembiayaan studi berdasar pada analisis kemampuan ekonomi keluarga siswa.


2. Program Beasiswa Yatim: Pembukaan akses kuliah tanpa biaya ( beasiswa penuh ) bagi anak-anak yatim di kawasan sekitar kampus.

“Sebagai bentuk tanggung jawab lembaga moral dan sosial terhadap masyarakat, kami berkomitmen untuk membuka akses pendidikan seluas-luasnya. Mahasiswa dari latar belakang ekonomi terbatas mendapatkan pembiayaan yang disesuaikan, sementara program beasiswa penuh diberikan kepada anak-anak yatim di sekitar lingkungan kampus,” tegas Dr. Eviandi.

Prospek dan Visi Penguatan Perguruan Tinggi Daerah

Mengakhiri penjelasannya, Dr. Eviandi menyampaikan optimisme terkait transformasi STIH Putri Maharaja menjadi salah satu pusat studi hukum yang unggul di tingkat regional.

“Alhamdulillah, di tengah dinamika dinamika minat terhadap perguruan tinggi swasta, kepercayaan masyarakat terhadap STIH Putri Maharaja tetap terjaga. Kami optimistis institusi ini akan terus berkembang secara berkelanjutan dan menjadi institusi pendidikan hukum yang diminati masyarakat luas,” tutupnya.

Melalui integrasi antara saling akademik, memperluas jejaring mahasiswa, serta komitmen inklusi sosial, STIH Putri Maharaja membuktikan kapasitasnya sebagai perguruan tinggi daerah yang mampu bersaing di tingkat regional sekaligus melahirkan lulusan hukum yang berintegritas. (RF Kari Sutan)