HUKUM PERDATA A. ISTILAH DAN PENGERTIAN HUKUM PERDATA Istilah hukum perdata pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Djojodiguno sebagai teremahan dari burgerlijkrecht pada masa penduduka jepang. Di samping istilah itu, sinonim hukum perdata adalah civielrecht dan privatrecht. Para ahli memberikan batasan hukum perdata, seperti berikut. Van Dunne mengartikan hukum perdata, khususnya pada abad ke -19 adalah: “suatu peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat ecensial bagi kebebasan individu, seperti orang dan keluarganya, hak milik dan perikatan. Sedangkan hukum public memberikan jaminan yang minimal bagi kehidupan pribadi” Pendapat lain yaitu Vollmar, dia mengartikan hukum perdata adalah: “aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan prseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengna kepentingan yang lain dari orang-orang dalam suatu masyarakat tertentu terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas” Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengertian hukum perdata yang dipaparkan para ahli di atas, kajian utamnya pada pengaturan tentang perlindungan antara orang yang satu degan orang lain, akan tetapi di dalam ilmu hukum subyek hukum bukan hanya orang tetapi badan hukum juga termasuk subyek hukum, jadi untuk pengertian yang lebih sempurna yaitu keseluruhan kaidah-kaidah hukum(baik tertulis maupun tidak tertulis) yang mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan kemasyarakatan. Di dalam hukum perdata terdapat 2 kaidah, yaitu: 1. Kaidah tertulis Kaidah hukum perdata tertulis adalah kaidah-kaidah hukum perdata yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. 2. Kaidah tidak tertulis Kaidah hukum perdata tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum perdata yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam praktek kehidupan masyarakat (kebiasaan) Subjek hukum dibedakan menjadi 2 macam, yaitu: 1. Manusia Manusia sama dengan orang karena manusia mempunyai hak-hak subjektif dan kewenangan hukum. 2. Badan hukum Badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban. Subtansi yang diatur dalam hukum perdata antara lain: 1. Hubungan keluarga Dalam hubungan keluarga akan menimbulkan hukum tentang orang dan hukum keluarga. 2. Pergaulan masyarakat Dalam hubungan pergaulan masyarakat akan menimbulakan hukum harta kekayaan, hukum perikatan, dan hukum waris. Dari berbagai paparan tentang hukum perdata di atas, dapat di temukan unsur-unsurnya yaitu: 1. Adanya kaidah hukum 2. Mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan yang lain. 3. Bidang hukum yang diatur dalam hukum perdata meliputi hukum orang, hukum keluarga, hukum benda, hukum waris, hukum perikatan, serta hukum pembuktia dan kadaluarsa.[1] B. HUKUM PERDATA MATERIIL DI INDONESIA Hukum perdata yang berlaku di Indonesi beranekaragam, artinya bahwa hukum perdata yang berlaku itu terdiri dari berbagai macam ketentuan hukum,di mana setiap penduduk itu tunduk pada hukumya sendiri, ada yang tunduk dengan hukum adat, hukum islam , dan hukum perdata barat. Adapun penyebab adanya pluralism hukum di Indonesia ini adalah 1. Politik Hindia Belanda Pada pemerintahan Hindia Belanda penduduknya di bagi menjadi 3 golongan: a. Golongan Eropa dan dipersamakan dengan itu b. Golongan timur asing. Timur asing dibagi menjadi Timur Asing Tionghoa dan bukan Tionghoa, Seperti Arab, Pakistan. Di berlakukan hukum perdata Eropa, sedangkan yang bukan Tionghoa di berlakukan hukum adat. c. Bumiputra,yaitu orang Indonesia asli. Diberlakukan hukum adat. Konsekuensi logis dari pembagian golongan di atas ialah timbulnya perbedaan system hukum yang diberlakukan kepada mereka. 2. Belum adanya ketentuan hukum perdata yang berlaku secara nasional. C. SUMBER HUKUM PERDATA TERTULIS Pada dasarnya sumber hukum dapat dibedakan menjadi 2 macam: 1. Sumber hukum materiil Sumber hukum materiil adalah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Misalnya hubungan social,kekuatan politik, hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, dan keadaan georafis. 2. Sumber hukum formal Sumber hukum formal merupakan tempat memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formal itu berlaku. Volamar membagi sumber hukum perdata menjadi empat mecam. Yaitu KUHperdata ,traktat, yaurisprudensi, dan kebiasaan. Dari keempat sumber tersebut dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu sumber hukum perdata tertulis dan tidak tertulis. Yang di maksud dengan sumber hukum perdata tertulis yaitu tempat ditemukannya kaidah-kaidah hukum perdata yang berasal dari sumber tertulis. Umumnya kaidah hukum perdata tertulis terdapat di dalam peraturan perundang-undanang, traktat, dan yurisprudensi. Sumber hukum perdata tidak tertulis adalah tempat ditemukannya kaidah hukum perdata yang berasal dari sumber tidak tertulis. Seperti terdapat dalam hukum kebiasaan. Yang menjadi sumber perdata tertulis yaitu: 1. AB (algemene bepalingen van Wetgeving) ketentuan umum permerintah Hindia Belanda 2. KUHPerdata (BW) 3. KUH dagang 4. UU No 1 Tahun 1974 5. UU No 5 Tahun 1960 Tentang Agraria. Yang dimaksud dengan traktat adalah suatu perjanjian yang dibuat antara dua Negara atau lebih dalam bidang keperdataan. Trutama erat kaitannya dengan perjanjian internasioanl. Contohnya, perjanjian bagi hasil yang dibuat antara pemerintah Indonesia denang PT Freeport Indonesia. Yurisprudensi atau putusan pengadilan meruapakan produk yudikatif, yang berisi kaidah atau peraturan hukum yang mengikat pidahk-pihak yang berperkara terutama dalam perkara perdata. Contohnya H.R 1919 tentang pengertian perbuatan melawan hukum . dengna adanya putsan tersebut maka pengertian melawan hukum tidak menganut arti luas. Tetapi sempit. Putusan tersebut di jadikan pedoman oleh para hakim di Indonesia dalam memutskan sengketa perbutan melawan hukum. [1] Salim HS,PENGANTAR HUKUM PERDATA TERTULIS [BW], (hlm.7)
STIH Putri Maharaja Bimbingan Teknis "Kegiatan Anti Narkoba Bidang Pencegahan dan P4GN Lingkungan Pendidikan di Sumatera.....Baca Selanjutnya
STIH Putri Maharaja Pada tanggal 12 Februari 2018 mahasiswa STIH menghadiri Undangan Universitas Muhammadiyah Suma.....Baca Selanjutnya
STIH Putri Maharaja Pada tanggal 11-12 Agustus menghadiri "Workshop Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta Tahun 201.....Baca Selanjutnya
Perwakilan
Penandatanganan MOU antara STIH Putri Maharaja dan Bank Nagari Payakumbuh di Ruang Ketua STIH Putri Maharaja pada tanggal 22 Februa.....Baca Selanjutnya
Berita Akademik
Penandatanganan MOU antara STIH Putri Maharaja dan Bank Nagari Payakumbuh
2018-11-30 - 07:19:am | Kategori Akademik | oleh admin
Temu Ramah Dengan Kordinator Kopertis Wilayah X Bapak Prof. Dr. Herri. MBA
2018-11-30 - 04:54:am | Kategori Akademik | oleh admin
Pengumuman Terbaru
Pengumuman PENGAJUAN SKRIPSI
Diposting tanggal 2016-12-11
Pengumuman Jejaring sosial STIH-PM
Diposting tanggal 2016-12-03
Pengumuman SYARAT PENDAFTARAN MABA
Diposting tanggal 2016-11-04
Lihat Semua Pengumuman
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja (STIH-PM) Payakumbuh 26225
Jl. Inai Belakang SPBU / Kantor Pengadilan Agama Koto Nan IV Payakumbuh
Telp/Fax : (0752)93129 Email: stihpmpayakumbuh@gmail.com
